Isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Wacana Tki

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

1. Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 perihal Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri terdir dari:

• a. Pemerintah;
• b. Pelaksana Penempatan TKI swasta;
• c. Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri.

2. Adapun pelaksana penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 harus ada ijin tertulis dari Menteri.

3. Persayaratan penempatan TKI di lkuar negeri untuk kepentinagn perusahaan adalah:

• a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan aturan yang dibuat menurut aturan Indonesia;
• b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;
• c. Perusahaan mempunyai bukti kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan RI;
• d. TKI telah mempunyai perjanjian kerja;
• e. TKI telah diikutsertakan dalam agenda jaminan sosial tenaga kerja dan/atau telah mempunyai polis asuransi; dan TKI yang ditempatkan wajib mempunyai KTKLN.

sumber: depnakertrans.go.id