Mereka meminta KPK segera menyidik menteri di Kabinet Kerja yang gres sepekan dilantik, alasannya yakni diduga menerima tanda merah atau kuning dalam hal rekam jejak di kasus korupsi.
Ini semacam pertanggung-jawaban KPK alasannya yakni sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi hingga kini tidak ditindaklanjut.
Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan pihak legislatif ke KPK.
Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang perlu segera ditelusuri KPK yakni Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya problem hukum.
Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK biar memprioritaskan penelusuran terhadap menteri dan pimpinan dewan perwakilan rakyat yang telah disebut terindikasi korupsi. Menurut Chalid, kalau sanggup diprioritaskan maka sanggup meminimalisir terjadi korupsi.
sumber: jpnn.com
Ini semacam pertanggung-jawaban KPK alasannya yakni sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi hingga kini tidak ditindaklanjut.
Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan pihak legislatif ke KPK.
Ada enam menteri di Kabinet Kerja yang dianggap perlu ditelusuri rekam jejaknya. Mereka yakni adalah :
1. Menteri BUMN Rini Soemarno,
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara,
3. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,
4. Menteri Pariwisata Arief Yahya,
5. Menteri ESDM Sudirman Said,
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang perlu segera ditelusuri KPK yakni Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya problem hukum.
Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK biar memprioritaskan penelusuran terhadap menteri dan pimpinan dewan perwakilan rakyat yang telah disebut terindikasi korupsi. Menurut Chalid, kalau sanggup diprioritaskan maka sanggup meminimalisir terjadi korupsi.
sumber: jpnn.com
0 Komentar untuk "6 Menteri Joko Widodo Diduga Ada Kasus Korupsi"