[Pdf] Uu No 18 Tahun 2020 Perihal Pondok Pesantren

UU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pesantren telah resmi disahkan oleh dewan perwakilan rakyat RI bersama Presiden RI Ir. Joko Widodo di Jakarta pada 15 Oktober 2020.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang.

Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan serpihan tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang sebab mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi banyak sekali keterbatasan.

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi sebab Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat bersama-sama akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diharapkan pengaturan untuk memperlihatkan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren menurut tradisi dan kekhasannya.

Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan aturan masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut menyebabnya perlakukan aturan yang tidak sesuai dengan norma menurut kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai serpihan strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, diharapkan undang-undang yang sanggup dijadikan sebagai landasan aturan yang berpengaruh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang sanggup memperlihatkan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan aturan untuk memperlihatkan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang perihal Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang perihal Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai serpihan dari penyelenggaran pendidikan nasional.

Undang-Undang perihal Pesantren memperlihatkan landasan aturan bagi rekognisi terhadap tugas Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang perihal Pesantren juga menjadi landasan aturan afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan kanal bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan aturan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk memperlihatkan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Download UU No 18 Tahun 2020 Tentang Pondok Pesantren

Undang-Undang perihal Pesantren merupakan janji bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma aturan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.

Silengkapnya terkait isi dari UU No 18 Tahun 2020 Tentang Pondok Pesantren, silahkan diunduh disini: Unduh File.

Demikian gosip terkait UU No 18 Tahun 2020 Tentang Pondok Pesantren, biar bermanfaat.

Kami_Madrasah