Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

 

Perdana menteri kabinet ini yaitu Ir. Djuanda dengan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimena. Kabinet Djuanda menyusun agenda yang terdiri dari lima pasal yang diesbut Pancakarya. Oleh alasannya itu, Kabinet Djuanda disebut juga sebagai Kabinet Karya. Program-program Kabinet Karya sebagai berikut.

1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melanjutkan peniadaan KMB.
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.

Dewan Nasional yaitu tubuh gres untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dewan Nasional ini pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno saat mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin. Pada masa Kabinet Djuanda ini muncul pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat relasi antara sentra dan daerah.

Untuk meredakan pergolakan-pergolakan tersebut, diselenggarakan musyawarah nasional (munas) pada tanggal 14 September 1957 di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Dalam munas tersebut dibahas problem pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas lalu dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Pada tanggal 30 November 1957, terjadi insiden percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini yang dikenal dengan Peristiwa Cikini. Setelah Peristiwa Cikini tersebut, keadaan negara semakin memburuk. Banyak tempat yang menentang kebijakan pemerintah sentra yang lalu bermetamorfosis pemberontakan PRRI/Permesta. Kabinet Djuanda berakhir sesudah Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.