Salah satu yang dijadikan landasan aturan dalam persatuan dan kesatuan bangsa ialah sila ke 3 dari pancasila, selain itu undang-undang dasar negara kita juga dijadikan sebagai landasan hukum, lebih lengkapnya berikut ini.
1. Landasan Ideal, ialah Pancasila sila ke 3 yaitu“Persatuan Indonesia”
2. Landasan Konstitusional, ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari:
Pembukaan aline ke 4: "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…persatuan Indonesia".
Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945:
- Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”
- Pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
> Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pembelaan negara.
> Syarat-syarat ihwal pembelaan diatur dengan Undang-undang (Pasal 32, 35, dan 36)
3. Landasan Operasional, ialah ketetapan MPR no. IV/MPR/1999 ihwal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Terdapat kejadian penting yang terjadi sebagai ujian bagi Bangsa Indonesia dalam membangun persatuan dan kesatuan, kejadian tersebut sudah tercatat dalam sejarah. Sekaligus sanggup dipakai untuk memperjelas uraian ihwal landasan operasional yang ada dalam garis-garis besar haluan negara. Peristiwa tersebut diantaranya:
- Pada tahun 1945 hingga 1950 pernah terjadi pemberontakan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang cukup mengguncang persatuan dan kesatuan Bangsa.
- Tahun 1950 hingga 1959 persatuan dan kesatuan juga diuji oleh beberapa akhir alasannya ialah praktek demokrasi liberal waktu itu.
- Kurun waktu 1959 - 1965 meletus nya G30S/PKI (Gerakan 30 September) menunjukkan ujian terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa.
Landasan Hukum Persatuan dan Kesatuan Bangsa
1. Landasan Ideal, ialah Pancasila sila ke 3 yaitu“Persatuan Indonesia”
2. Landasan Konstitusional, ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari:
Pembukaan aline ke 4: "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…persatuan Indonesia".
Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945:
- Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”
- Pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
> Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pembelaan negara.
> Syarat-syarat ihwal pembelaan diatur dengan Undang-undang (Pasal 32, 35, dan 36)
3. Landasan Operasional, ialah ketetapan MPR no. IV/MPR/1999 ihwal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Terdapat kejadian penting yang terjadi sebagai ujian bagi Bangsa Indonesia dalam membangun persatuan dan kesatuan, kejadian tersebut sudah tercatat dalam sejarah. Sekaligus sanggup dipakai untuk memperjelas uraian ihwal landasan operasional yang ada dalam garis-garis besar haluan negara. Peristiwa tersebut diantaranya:
- Pada tahun 1945 hingga 1950 pernah terjadi pemberontakan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang cukup mengguncang persatuan dan kesatuan Bangsa.
- Tahun 1950 hingga 1959 persatuan dan kesatuan juga diuji oleh beberapa akhir alasannya ialah praktek demokrasi liberal waktu itu.
- Kurun waktu 1959 - 1965 meletus nya G30S/PKI (Gerakan 30 September) menunjukkan ujian terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa.
0 Komentar untuk "Landasan Aturan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa"