Anggaran untuk honor guru honorer setara UMK dimungkinkan sanggup membengkak.
Sebab, proposal dalam KUA PPAS 2014 hanya Rp 750 ribu. Hal itu ibarat dibahas antara Komisi D dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
"Sudah menjadi hak normatif guru honorer untuk menerima honor setara UMK. Itu justru belum final. Karena ketika ini masih pembahasan KUA PPAS," kata Sekretaris Komisi D Yoga Sugama, Jumat (18/10).
Dalam pembahasan KUA PPAS 2014 antara komisi D dengan Dinas Pendidikan, diketahui direktur mengusulkan Rp 19 miliar untuk menutup kebutuhan rencana honor guru honorer setara UMK. Jumlah ini untuk menjangkau 2.017 guru dengan honor Rp 750 ribu setiap bulan.
Yoga menegaskan, komisinya akan memperjuangkan rencana ini. Bahkan ini akan menjadi skala prioritas kegiatan, selain kegiatan Jamkesda. Terlebih dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 wacana ketenagakerjaan, mengatur bahwa pengusaha dihentikan membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
"Selain PNS, setiap orang yang bekerja, termasuk dalam pekerja. Begitu juga guru honorer. Karena mereka telah mengajar dan bekerja," katanya.
Namun, ia memastikan Dinas Pendidikan harus melaksanakan verifikasi untuk guru WB yang berhak mendapatkan aktivitas ini. Ini untuk meminimalkan membengkaknya anggaran sebab UMK Kabupaten Banyumas nilainya lebih dari Rp 750 ribu.
Nominal ini berbeda dalam proposal kebutuhan anggaran. Validasi juga diperlukan, kata dia, sebab setiap anggaran harus sesuai data yang valid.
"Jika sehabis verifikasi jumlah guru WB yang diusulkan sebanyak 2017, kalau sesuai UMK, maka jumlahnya sanggup lebih dari Rp 19 milyar," kata dia.
Senada disampaikan anggota Komisi D Estiningrum. Ia mengingatkan kemungkinan APBD jebol. Ini sanggup terjadi kalau aktivitas sudah berjalan namun tidak diperhitungkan secara matang. Ia memberikan pernah mengkonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait aktivitas ini. Program ini mendapatkan respon konkret dari gubernur. Karena memang ketika ini honor guru honorer masih sangat rendah.
"Jangan hingga aktivitas ini sudah jalan, tetapi anggraan di APBD jebol, sebab tidak dihitung secara matang," katanya.
sumber:
jawapos
Sebab, proposal dalam KUA PPAS 2014 hanya Rp 750 ribu. Hal itu ibarat dibahas antara Komisi D dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
"Sudah menjadi hak normatif guru honorer untuk menerima honor setara UMK. Itu justru belum final. Karena ketika ini masih pembahasan KUA PPAS," kata Sekretaris Komisi D Yoga Sugama, Jumat (18/10).
Dalam pembahasan KUA PPAS 2014 antara komisi D dengan Dinas Pendidikan, diketahui direktur mengusulkan Rp 19 miliar untuk menutup kebutuhan rencana honor guru honorer setara UMK. Jumlah ini untuk menjangkau 2.017 guru dengan honor Rp 750 ribu setiap bulan.
Yoga menegaskan, komisinya akan memperjuangkan rencana ini. Bahkan ini akan menjadi skala prioritas kegiatan, selain kegiatan Jamkesda. Terlebih dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 wacana ketenagakerjaan, mengatur bahwa pengusaha dihentikan membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
"Selain PNS, setiap orang yang bekerja, termasuk dalam pekerja. Begitu juga guru honorer. Karena mereka telah mengajar dan bekerja," katanya.
Namun, ia memastikan Dinas Pendidikan harus melaksanakan verifikasi untuk guru WB yang berhak mendapatkan aktivitas ini. Ini untuk meminimalkan membengkaknya anggaran sebab UMK Kabupaten Banyumas nilainya lebih dari Rp 750 ribu.
Nominal ini berbeda dalam proposal kebutuhan anggaran. Validasi juga diperlukan, kata dia, sebab setiap anggaran harus sesuai data yang valid.
"Jika sehabis verifikasi jumlah guru WB yang diusulkan sebanyak 2017, kalau sesuai UMK, maka jumlahnya sanggup lebih dari Rp 19 milyar," kata dia.
Senada disampaikan anggota Komisi D Estiningrum. Ia mengingatkan kemungkinan APBD jebol. Ini sanggup terjadi kalau aktivitas sudah berjalan namun tidak diperhitungkan secara matang. Ia memberikan pernah mengkonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait aktivitas ini. Program ini mendapatkan respon konkret dari gubernur. Karena memang ketika ini honor guru honorer masih sangat rendah.
"Jangan hingga aktivitas ini sudah jalan, tetapi anggraan di APBD jebol, sebab tidak dihitung secara matang," katanya.
sumber:
jawapos
0 Komentar untuk "Gaji Honorer Guru Rp 750 Ribu Per Bulan"