Politik Budget

Abstrak

Anggaran yakni sebuah dasar bagi administrasi untuk menyeleksi kesibukan

apa saja yang akan dilakukan, sasaran-sasaran apa yang akan dituju dan bagaimana seluruh sumber daya yang tersedia dan menyaksikan sejauh mana hasil yang sudah diraih sesuai dengan yang sudah dijadwalkan semula.  

Kata kunci: politik, anggran

Pendahuluan

Anggaran ialah instrumen kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah

untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. Anggaran juga mempunyai pemahaman selaku pernyataan mengenai perhitungan kinerja yang akan diraih selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial (Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, dalam Herzon,Tesis, UGM, 29).

Dengan demikian setiap budget belanja yang dikeluarkan oleh

Pemerintah tempat mesti sanggup dipertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga setiap

belanja mesti menurut pada jerih payah untuk mewujudkan tercapainya tujuan

pemerintah daerah. Politik sanggup terlibat dalam segala urusan kenegaraan, tergolong didalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan sampai

tahap evaluasi. Teori politik keuangan negara yang bagus yakni relatif tergantung ideologi sebuah negara,artinya teori politik keuangan negara yang bagus bagi sebuah negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan acara politik dalam sebuah Negara

(Noer Fauzi dan R Yando Zakaria, dalam Bambang Utoyo, 2013, Bahan Kuliah Politik

Keuangan Negara, Unila).

Politik budget yakni upaya-upaya untuk mengurus sumber daya, khususnya yang sanggup dinilai dengan duit dan barang serta mengalokasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan bareng didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga selalu berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk menjaga hidup.

David Easton menyatakan bahwa politik itu yakni alokasi nilai-nilai.Ia menerangkan politik itu yakni alokasi nilai-nilai, dan dalam desain politik nilai-nilai itu yakni kekuasaan. Kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya alam dan sumber daya insan yang akan ditujukan untuk kebaikan bersama, kepentingan biasa dan kemakmuran sosial.

Permasalahan

1.    Apa saja penggolongan politik budget ?

Pembahasan

Dilihat dari perbandingan nilai persamaan (T) dan pengeluaran (G) politik budget dibedakan menjadi budget tidak berimbang dan budget berimbang.

Ø  Anggaran tidak berimbang

a.     Anggaran defisit

Adalah budget yang memang dijadwalkan defisit, alasannya (T< G atau G > T ). Politik ini lazimnya ditempuh jikalau pemerintah ingin menstimulir perkembangan ekonomi. Makara apabila politik anggarannya defisit maka pengaruhnya kepada perkembangan pendapatan lebih besar disbanding besarnya defisit pengeluaran yang direncanakan.

b.    Anggaran surplus

Dalam budget surplus pemerintah mempersiapkan penerimaan lebih besar dari pengeluaran ( T > G atau G < T). Politik budget ini dijalankan jikalau perekonomian sedang dalam tahap perluasan dan terus memanas.

Ø  Anggaran berimbang

Pemerintah dibilang menempuh politik budget berimbang jikalau pengeluaran dijadwalkan akan sama dengan penerimaan ( G = T ). Dua hal utama yang ingin diraih yakni kenaikan disiplin dan kepastian anggaran.

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelolah / mengarahkan perekonomian ke keadaan yang lebih baik atau dikehendaki dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah salah satunya dengan melakukan politik anggaran. Dalam kesibukan politik budget terdapat berbagai macam politik budget yakni yang utamanya budget berimbang dan budget tidak berimbang.

Daftar pustaka

1.    (Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, dalam Herzon,Tesis, UGM, 29).

2.    (Noer Fauzi dan R Yando Zakaria, dalam Bambang Utoyo, 2013, Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara, Unila).

3.    Dalam Makalah: Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. Oleh Prof. Dr. Anwar Nasution Guru Besar (Emeritus) Ilmu Ekonomi,  Universitas Indonesia, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I., periode 2004-2009.

4.    Syamsuddin Haris. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press. Hal. 10.

5.      AG.Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Hal 103