Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Juli 1955-24 Maret 1956)

A. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Juli 1955-24 Maret 1956)

Kabinet Burhanudin Harahap merupakan kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuasan dewan legislatif sementara. Kabinet ini telah banyak melaksanakan jadwal dan mencapai keberhasilan dengan perbaikan duduk kasus dalam negeri yang mengganggu, tetapi kabinet ini telah bisa mengambarkan dengan keberhasilan jadwal yang dicapainya dan kabinet ini bisa menjaga keutuhannya hingga tamat jabatan.

B. Usaha Kabinet Burhanudin Harahap

Setelah gagalnya Kabinet Ali I mempertahankan kepemimpinan Pemerintah jawaban “Peristiwa 27 Juni 1955” segenap rakyat merasa tidak percaya lagi pada kewibawan Pemerintah untuk mengatur negara. Maka Presiden menunjuk tim formatur untuk membentuk kabinet gres yaitu menunjuk Burhanudin Harahap dari partai Masyumi, bersama-sama Burhanudin ingin berkoalisi dengan PNI dan Non partai tetapi gagal alasannya ialah ketidaksepakatan. Maka terbentuklah Kabinet gres dari partai Masyumi, dan koalisi partai-partai kecil, Burhanudin Harahap sebagai Perdana Menteri yang memiliki misi menitik beratkan perhatian pada pemulihan kewibawaan dan doktrin rakyat dan tentara terhadap Pemerintahan (Poesponegoro 1984).

Adapun usaha-usaha yang dilakukannya:
1.  Melaksanakan pemilu yang telah dilaksanakan Kabinet sebelumnya dan sanggup terlaksana pada Kabinet ini, hingga dengan tahun 1955 terjadi kepincangan-kepincangan politik diliputi suasana demokrasi dewan legislatif model Belanda. Parpol tidak bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat tetapi hanya memperjuangkan kepentingan golongan, maka Pemerintah menanggapi tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu dan sanggup terlaksana pada Kabinet Burhanudin Harahap. Pelaksanaan pemilu untuk dewan perwakilan rakyat tanggal 29 September 1955 dan untuk konstituante tanggal 15 Desember 1955, empat parpol muncul sebagai pemenang PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Untuk DPR, PNI mendapat 57 kursi, masyumi 57 kursi, NU 45 bangku dan PKI 39 kursi. Hasil dari pemilihan umum belum bisa memenuhi impian rakyat, alasannya ialah tawar menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung terus.

2. Pengisian Jabatan KSAD yang menjadi lowong alasannya ialah adanya pengunduran diri dari Bambang Utoyo dan digantikan oleh Bambang Sugeng yang diboikot oleh kolonel Zulkifli Lubis atau dikenal “Peristiwa 27 Juni 1955” yang menjatuhkan Kabinet Ali II dan menjatuhkan wibawa Pemerintah, sehingga untuk menentramkan keadaan, kebinet Burhanudin Harahap mengambil tindakan dengan mengangkat kolonel A.H. Nasution (Bekas KSAD sebelumnya) dengan pengangkatan ini Kabinet Burhanudin Harahap mendapat dukungan dan simpati Angkatan Darat (AD) dan rakyat (Poesponegoro 1984).

C. Politik Luar Negeri

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap ada beberapa prestasi mengenai politik Luar Negeri yaitu berhasilnya Kabinet ini membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan yang berarti untuk Indonesia, dan melaksanakan tindakan yang bekerjasama dengan persetujuan KMB. Yang kedua Kabinet Burhanudin Harahap berhasil mendapat derma kredit pangan dari AS oleh Menlu dan Dubes AS yang bernilai $ 96.700.000. diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (Fernandes 1988: 95-97).

D. Kejatuhan Kabinet Burhanudin Harahap

Kabinet ini memerintah 5-6 bulan sesudah perhitungan bunyi hasil pemilu diumumkan tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanudin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada presiden alasannya ialah tidak mendapat cukup bangku dan masa tugasnya sudah habis. Kaprikornus Kabinet ini jatuh bukan keretakan didalam badan Kabinet ini dan juga bukan kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya, Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Demissioner selama 20 hari hingga terbentuknya Kabinet gres (Lapian 1996).