Politik Anggaran

Oleh : Devi Yanti Naibaho

ABSTRAK

Dalam pembahasan kali ini sanggup dilihat dari rancangan dan prakteknya, proses penyusunan budget berisikan dua hal, yakni penyusunan rencana dan penganggaran. Serta dari sifatnya, penyusunan rencana dan penganggaran di pemerintahan tempat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada rancangan penggunaan sumberdaya/dana yang ada untuk pemenuhan keperluan Masyarakat. Anggaran disusun sesuai dengan keperluan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang sudah dijadwalkan sebelumnya sebelum tahun budget berjalan.

KATA KUNCI : politik anggaran

PENDAHULUAN

Anggaran publik merupakan dokumen politik yang menyampaikan janji direktur dalam upaya penggalian resourses yang relatif terbatas untukpemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang relatif banyak. Karena itu kekurangan resourses ditengah banyaknya keperluan tersebut memerlukan kecermatan actor perumus kebijakan untuk sanggup memutuskan prioritas-prioritas kebutuhan. Karena adanya kekurangan sumber daya dan banyaknya keperluan tersebut pula, Kebijakan budget menjadi barang langka dan menjadi ajang perebutan beragamaktor, baik pemerintah, parlemen, partai politik, pengusaha, organisasimasyarakat, maupun rakyat kecil.

Politik budget sanggup dimaknai selaku proses pengalokasian budget menurut kemauan dan proses politik, baik dilaksanakan oleh individual maupun kelompok. Tidak sanggup disingkirkan bahwa penggunaan dana publik akan diputuskan kepentingan politik. Irene S. Rubin dalam The Politics of Public Budgeting (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat selalu ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi budget acap juga merefleksikan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

PERMASALAHAN

1)      Apa yang dimaksud dengan Politik Anggaran ?

2)      Apa saja Pendekatan Ekonomi Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik ?

3)      Bagaimana cara menatap Politik Anggaran Publik  dalm Literatur ?

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Politik Anggaran

Politik budget merupakan proses saling mempengaruhi di antara banyak sekali pihak yang berkepentingan dalam memutuskan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi budget sebab terbatasnya sumberdana publik yang tersedia. Politik angaran juga merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara banyak sekali pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. Indra J Pialang menyebutkan Politik budget memegang peranan kunci dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Untuk beberapa provinsi di Indonesia memperoleh budget besar, budget tersebut merupakan suatu janji pemerintah sentra untuk menyejahterakan masyarakat.

B. Pendekatan Ekonomi Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik

1.  Rent Seeking

Dalam bahasa yang sederhana pemahaman rent seeking dalam teori opsi publik merupakan bisnis untuk menemukan laba dengan modal kekuasaan (Didik J Rachbini, 2006: 119). Teori opsi publik juga sanggup mentranspormasikan lebih jauh rancangan dasar ilmu ekonomi kedalam

Bidang ekonomi.

2.  Korporatisme Ekonomi dan Politik

 Korporatisme dalam makna yang luas disepadankan dengan praktik politik dimana pemerintah (eksekutif) berinteraksi secara tertutup dengan sektor swasta (termasuk legislatif), sehingga terjadi transaksi ekonomi maupun politik cuma untuk kepentingan segelintir kalangan kepentingan (interest group) yang terlibat didalamnya (Didik J Rachbini, 2006: 169).

3.  Ekonomi  Kelembagaan Baru

Ekonomi kelembagaan gres meliputi banyak sekali teori penting, terutama teori mengenai opsi publik dan ekonomi politik yang mentransformasikan teori ekonomi ke dalam metode politik, yakni pengambilan keputusan bukan pasar.

C. Pandangan Politik Anggaran

1.      Reformism: reformasi orientasi, yang beropini sebaiknya budget didasarkan pada tahnik efisiensi, menanggulangi benturan usulan antara pejabat politis dan staf profesional menanggulangi kekurangan budget antara keputusan budget yang bersifat tehnik, dan keputusan budget yang bersifat politik secara tepat

2. Incremantalis bargaining: menyaksikan penganggaran selaku arena perundingan diantara kalangan pemain drama birokrat, staf anggaran, kepala eksekutif, dan legislator, yang bertemu tiap tahun untuk tawar menawar, tergolong kalangan kepentingan. Proses terbuka, siapa pun sanggup terlibat dan mempunyai potensi menang, sehingga potensi pertentangan sanggup dikendalikan arena setiap orang sanggup menang dan tidak ada yang menang terlalu banyak
3. Interest group determinism: menempatkan yang kaya dan mempunyai power lebih mempunyai potensi menang, lebih mempunyai potensi onflik, sebab ada kalangan yang lebih lemah
4. Process: proses penganngaran itu sendiri merupakan sentra dan konsentrasi politik anggaran, dimana dengan budget khusus berupaya meraih tujuan yang hendak mereka capai. Proses politik dalam penganggaran meliputi kemampan kelok kepentingan mem[engaruhi anggaran, tugas publik dalam keputusan anggaran, keterbukaan proses pengerjaan keputusan anggaran
5. Policy making: politik budget konsentrasi pada debat kebijakan, tergolong debat mengenai tugas anggaran.  Isu utama merupakan level belanja, kebijakan pajak, kemuan meneruskan proteksi untuk membiayai ekonomi dalam dikala resesi.  Penganggaran merefleksikan kebijakan untuk memoderasi siklus ekonomi.  Pandangan politik dalam proses ini umumnya menciptakan trade off, antar opsi kebijakan.

KESIMPULAN

Politik Anggaran menyampaikan tugas pemerintah dalam menertibkan pembelanjaan keuangan negara selaku suatu keharusan dalam bikin kemakmuran masyarakat. Jika keuangan negara diatur dengan baik menurut prinsip-prinsip, sistem, dan struktur yang benar maka hal tersebut sanggup bikin pembangunan tempat yang berkeadilan. Namun apabila pengelolaan keuangan dengan politik budget yang tidak menurut ketentuan yang ada maka hal tersebut sanggup mengakibatkan perpecahan di tempat yang sanggup menimbulakan disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

-Sari, Kusma Mayang. 2014.  POLITIK ANGGARAN. Dalam https://www.scribd.com/doc/238332584/POLITIK-ANGGARAN. Diunduh [29 Juni 2018]

-    Ikhsan, Mokhamad. 2012. Politik Anggaran. Dalam https://aburifal.wordpress.com/2012/02/20/politik-anggaran/. Diakses [29 Juni 2018]

-  Wahyuningsih, Rutiana D. 2014. Politik Anggaran Untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah. Dalam https://www.scribd.com/document/203133217/Politik-anggaran. Diunduh [29 Juni 2018]

-          Dalam http://digilib.unila.ac.id/3776/17/BAB%20II.pdf. Diunduh [29 Juni 2018]