Politik Anggaran

@C09-Elvi, @Proyek-12

Disusun Oleh Elvi Khairina

ABSTRAK

Anggaran ialah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif wacana prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sungguh bergantung pada negara untuk menawarkan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran disusun sesuai dengan keperluan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang sudah dijadwalkan sebelumnya sebelum tahun budget berjalan. Untuk mendapat budget dari penyusunan rencana yang sudah tersusun tersebut, tempat banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah timbul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.

 

KATA KUNCI : POLITIK ANGGARAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH

A.      PENDAHULUAN

Politik budget yakni upaya-upaya untuk mengurus sumber daya, utamanya yang sanggup dinilai dengan duit dan barang serta mengalokasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan bareng didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga selalu berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk menjaga hidup. Masalah mengurus sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam satu tahun budget tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis mesti dijalankan untuk memajukan pendapatan dan memajukan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan.

Anggaran ialah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif wacana prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sungguh bergantung pada negara untuk menawarkan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran disusun sesuai dengan keperluan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang sudah dijadwalkan sebelumnya sebelum tahun budget berjalan. Untuk mendapat budget dari penyusunan rencana yang sudah tersusun tersebut, tempat banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah timbul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.
Terlibatnya bervariasi bintang film sepanjang proses penganggaran, mulai dari penyusunan rencana dan penyusunan di lingkungan birokrasi, hingga pengesahaanya di dewan perwakilan rakyat RI, memunculkan budget selaku arena kontestasi politik penting sehabis Pemilu. Tidak mengherankan, banyak pihak menganggap budget selaku proses politik arena perebutan sumber daya publik antara banyak sekali kepentingan, baik aktor‐aktor di dalam bundar tata cara politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang mempunyai dampak terhadap keputusan politik anggaran. Dalam keputusan politik budget dan banyak sekali wacana yang ada diprediksi akan menghasilkan Indonesia berantakan yang sanggup menghasilkan disintegrasi bangsa.

 

B.      RUMUSAN MASALAH

1.       Apa yang dimaksud dengan politik anggaran?

2.       Bagaimana sejarah penerapan politik budget di Indonesia?

3.       Bagaimana arah kebijakan keuangan negara di indonesia menurut politik anggaran?

4.       Apa saja tujuan penerapan politik budget ?

5.       Mengapa kebijakan politik anggran sanggup mengakibatkan disintegrasi bangsa?

C.      PEMBAHASAN

1.       Pengertian Politik Anggaran

• Menurut Rubin (2006)dalam Darfina dkk (2015),  Politik budget yakni terlibatnya beberapa pihak  terlibat dalam penganggaran yang mempunyai tujuan dan motivasi yang berlainan dan kadang-kadang berbenturan.

• Politik budget sebenarnya yakni cara pemerintah untuk menggunakan budget yang terbatas mudah-mudahan sanggup digunakan secara optimal untuk mensejahterakan penduduk lewat aktivitas yang sempurna sasaran (Admin PresidenRi,2016)

2.       Sejarah Penerapan Politik Anggaran (Admajaya, 2015)

Politik budget sudah dipraktekkan dari kala pemerintahan terdahulu, pada masa orde gres misalnya, menyerupai yang diungkapkan oleh Thontowi, J. (2007, 4 Oktober) bahwa seringkali tempat yang bukan penunjang partai penguasa tidak bakal disentuh pembangunan, jadi kalau sebuah tempat ingin maju pemimpin-pemimpin tempat tersebut mesti tergabung dalam partai politik penguasa yang sanggup melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Sedangkan pada masa reformasi ketika ini Politik budget menjadi tarik memukau antara kepentingan kelompok elite politik, politik budget lebih berorientasi terhadap kepentingan langsung dan golongan bukan untuk menangani problem masyarakat. Pada ketika ini kadang-kadang politik budget justru menyedot keuangan untuk ongkos birokrasi dan tata kelola sehingga  output nya bukan untuk menangani masalah, melainkan cuma mudah-mudahan para pelaksananya sanggup melaksanakan aktivitas dan sanggup memetik laba ekonomi.

Dalam masa reformasi, terdapat dua teladan politik budget yang dipraktekkan oleh masing-masing pemerintahan, pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri misalnya, kebijakan budget diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan penghematan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin budget lewat efisiensi. Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan budget diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran, penghematan rasio hutang, perkembangan ekonomi, dan upaya penghematan kemiskinan.

3.       Arah Kebijakan Keuangan Negara Di Indonesia Berdasarkan Politik Anggaran

Secara prosedural kerangka aturan yang tersedia mengakui politik budget selaku salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan Politik Anggaran pertama yakni eksistensi fungsi budget dewan perwakilan rakyat dalam proses pembahasan budget dan kedua, pembagian terorganisir perihal visi misi Presiden terpilih selaku dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Konstitusi secara tegas menyodorkan tiga fungsi DPR, yang salah satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi budget DPR, apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah cuma sanggup mengerjakan APBN tahun yang lalu. Sebagai forum representatif dari rakyat, legislatif ialah tempat yang sempurna untuk memutuskan budget optimal sesuai dengan keperluan bangsa menurut sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memutuskan proteksi layanan publik yang efisien.

 
4.   Tujuan Penerapan Politik Anggaran 

•         Alat meraih tujuan pembangunan daerah.

•          Meningkatkan penerimaan dan melaksanakan efisiensi dan efektivitas pengeluaran di daerah.

        Sehingga konsekuensi dari politik budget ini yakni pemerintah didorong melaksanakan pergeseran secara fundamental di level birokrasi.

5.    Alasan Kebijakan Politik Anggran Dapat Memicu Disintegrasi Bangsa

        Menurut M.Khadafi, U.S. dalam Tribunnews (2014) justru beropini bahwa Penerapan politik budget dan wacana pemotongan budget tempat diprediksi akan menghasilkan Indonesia kacau. Khadafi, U.S menganggap tempat tidak akan begitu saja mengikuti pusat. Kalau pemotongan budget tempat maka sanggup mengakibatkan ketegangan di penduduk dan akan terjadi demo. Kalau budget tempat dipotong-potong Indonesia akan kian kacau, terlebih budget tidak disetujui, sudah terang kesatuan NKRI makin terancam, Selain itu untuk menerapkan politik budget tersebut, mesti berhadapan dengan birokasi dan undang-undang. Jangankan tidak menyepakati atau memotong anggaran, ketika pengucuran budget terlambat saja sudah mengakibatkan kemarahan. Kalau duit itu tidak dikucurkan ke daerah, itu problem besar.

          Menurut Maengkom, B. dalam Okezone (2014) mengungkapkan bilamana ada kebijakan tempat menyerupai Aceh dan Papua  yang tidak seiring dengan Pusat dan kalau politik budget dipraktekkan pada tempat tersebut, maka sanggup mengakibatkan rakyat Aceh dan Papua untuk melaksanakan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Karena itu ia menilai, politik budget terhadap Pemda tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketaatan terhadap Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada alhasil mengakibatkan disintegrasi bangsa.

        Menurut Jaelani (2012), fenomena politik budget dalam pengelolaan APBN di kelompok dewan perwakilan rakyat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pergeseran budget lebih mengakibatkan terjadinya korupsi baik secara langsung maupun kelompok.

 

Daftar Pustaka:

Admajaya Hendra.  2015. Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah yang Berkeadilan Atau Menuju Disintegrasi Bangsa. Kompasiana.com. Dalam https://www.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-anggaran-strategi-pembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa_54f6e9f8a3331135588b4bf0 (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Admin PresidenRi. 2016. Politik Anggaran Dukung Program Prioritas. PresidenRI.go.id  Presiden Ir.H.Joko Widodo. Dalam http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/politik-anggaran-dukung-program-prioritas.html (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Darfina, Hasran Basri, Faisal. 2015. PENGARUH POLITIK ANGGARAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh). Jurnal Magister Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.  Dalam http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4482/3858 (Diunduh pada hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Jaelani Aan. 2012. PENGELOLAAN APBN DAN POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Aanjaelani75.blogspot.com. http://aanjaelani75.blogspot.com/2012/06/pengelolaan-apbn-dan-politik-anggaran.html (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

 

Khadafi, U.S. 2014. Indonesia Bisa Kacau Jika Politik Anggaran Jokowi Diterapkan . Tribunnews.com. Dalam jurnal.paperplane-tm.site/search?q=pengelolaan-apbn-dan-politik-anggaran  (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)