Bank Dunia: Dana Desa Dalam Masalah Besar

GampongRT - Bank Dunia menyaksikan masih banyaknya duduk persoalan dalam penyaluran Dana Desa. Dikhawatirkan menyebabkan kesenjangan ekonomi antar daerah.

Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan, duduk persoalan utama dalam penyaluran dana desa yakni pemerataan. Karena, belum seluruh desa yang telah menikmati faedah dari aktivitas tersebut.

Ternyata, pemicu ketidakmerataan dalam penyaluran dana desa jawaban rumusan 90% dana desa disalurkan merata di tiap desa. Dan, cuma 10% yang dibagikan menurut patokan demografis dan geografis.

Kata Diop, populasi penduduk miskin di setiap desa, sangatlah berbeda. Dengan adanya rumusan 90% itu, dikhawatirkan tidak meratanya penyaluran. "Dengan rumusan ini, desa yang orangnya sedikit sanggup menemukan dana desa dalam jumlah lebih besar di banding desa yang orangnya padat. kata Diop di Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Diop menilai, prosedur penyaluran dana desa ini, haruslah menjadi konsentrasi pemerintah. Apalagi, budget dana desa naik 200% menjadi Rp 46 triliun (2016). Sementara pada 2015, dana desa ditetapkan Rp 20,7 triliun pada 2015. (Baca: Menteri Marwan: Penyaluran Dana Desa di Atas 91%).

Selain menyoal duduk persoalan distribusi dana desa, papar Diop, bank dunia menganggap masih rendahnya kapasitas pegawanegeri desa selaku persoalan yang kadang kala terjadi.

Dengan minimnya kapasitas aparatur desa, kata Diop, menjadi bahaya serius bagi optimalisasi penggunaan dana desa yang berencana untuk perbaikan kemakmuran masyarakat.

"Sejumlah penundaan pencairan dana desa tahun ini yang signifikan menujukkan kurangnya antisipasi pemerintah tempat dan desa," papar Diop.

Namun, di samping beberapa permasalahan tersebut, Diop memuji adanya peningkatan alokasi dana desa. Alasannya, dana desa sanggup melipatgandakan belanja sektor produktif, utamanya untuk membangun infrastruktur daerah.

Ekonom CRECO Research Institue Raden Pardede mengatakan, duduk persoalan serius di dari budget dana desa yakni penggunaannya yang tidak optimal.

Saat Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB), sementara waktu lalu, dana desa yang diterima suatu desa sebesar Rp 400 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa yang panjangnya 670 meter. Jadi, memang cukup minimalis.[]

Keterangan foto: Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop (Istimewa)

Sumber: inilah.com