Wo, Indek Kemakmuran Rakyat Aceh Berada Di Urutan 21 Dari 33 Provinsi

GampongRT - Tingkat kemakmuran rakyat Aceh berada pada klasifikasi Sejahtera Bawah dan berada di urutan 21 dari 33 Provinsi di tanah air, hal ini mengemuka pada Pertemuan FGD Pemanfaatan Indeks kemakmuran Rakyat-IKRAR yang berjalan di Kota Banda Aceh pada 7 Desember 2015.

Kendati dengan klasifikasi Sejahtera Bawah, tetapi pertumbuhan IKRAR Aceh selama periode 2009- 2014 nilainya meningkat dari 46,39 menjadi 52,55, mengacu data BPS secara lazim ada kecenderungan yang meningkat pada semua dimensi IKRAR, dimensi keadilan sosial memiliki capaian paling tinggi dibanding dengan dua dimensi lain yaitu ekonomi dan demokrasi.

Sementara, Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi di Aceh masih berada pada klasifikasi kurang makmur Atas, sedangkan untuk dimensi keadilan Demokrasi berada pada klasifikasi makmur bawah. Seperti dilansir dari website kemenkopmk.go.id.

Perhitungan kemakmuran rakyat Aceh ini dilaksanakan dengan memakai memakai banyak indikator untuk mendapat pembobotan nilai. Dalam hal ini Kemenko PMK menyerupai yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, I Nyoman Shuida, di Aceh mengemukakqn pentingnya IKRAR Indeks untuk mengukur tingkat Kesejahteraan Rakyat di Indonesia. 

Dimensi Keadilan sosial menjamin bagaimana mutu hidup warga, Dimensi Keadilan Ekonomi menjamin potensi berusaha/hak atas pekerjaan serta Dimensi keadilan Demokrasi dan Tata Kelola menjamin kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.

Manfaat IKRAR diperlukan sanggup menjadi dasar pola dalam penyusunan rencana kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun tempat ,dan mengawasi maupun menganalisa pelaksanaan kebijakan pembangunan serta mengukur kesuksesan pelaksanaan kebijakqn pembangunan.

Pertemuan FGD pemanfaatan IKRAR di Aceh merupakan kesibukan Kedeputian 7 Kemenko PMK yang secara menyeluruh terus disosialisasikan di tempat dengan peninjauan ulang IKRAR yang menjadi pertimbangan, merupakan pergantian di tingkat nasional, pergantian di tingkat global serta pemberitahuan lain.

Pelaksanaan FGD IKRAR di Provinsi Aceh disertai para perencana dan komponen kebijakan di SKPD, akademisi serta narasumber Kepala Biro Perencanaan KLN Kemenko PMK Wijaya Kusumah, Subdit Indikator Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Riyadi dan juga Aliansi Strategis untuk Pencapaian Kesejahteraan dan Strategic Alliance for Prosperity Achievement (SAPA), Eko Putranto.