Seperti Apa Pemimpin Desa Yang Ideal

Pemimpin dalam Islam memiliki arti umara yang sering disebut juga dengan ulul amri. Seperti yang tertera dalam QS. An-Nisa ayat 5: “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu”.

Pemimpin sering juga disebut khadimul ummah (pelayan umat). Menurut perumpamaan itu, seorang pemimpin mesti menempatkan diri pada posisi selaku pramusaji masyarakat, bukan minta dilayani.

Sebagai pramusaji masyarakat, seorang pemimpin dituntut untuk mengerti kehendak dan memperhatikan penderitaan rakyat. Sebab dalam sejarahnya para rasul tidak diutus kecuali yang dapat mengerti bahasa (kehendak) kaumnya serta mengerti (kesusahan) mereka. 

Allah berfirman; "Kami tidak pernah menyuruh seorang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya". [Q.S. Ibrahim (14): 4] 

Seperti apa Pemimpin Desa yang Ideal 

Dalam melakukan kehidupan berbangsa, bernegara, tergolong untuk bikin Desa yang berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, pemimpin di Desa mesti mempunyai keteladanan yang mempunyai pengaruh dan jauh dari sifat-sifat tercela.

Kepala Desa mesti betul-betul menjadi seorang pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan pemimpin sebagian kelompok, keluarga, keturunan, agama dan suku tertentu dan lain sebagainya. Pemimpin penduduk artinya pemimpin yang akrab dengan masyarakat, melindungi, mengayomi dan sekaligus melayani masyarakatnya. 

Pemimpin Desa yang ideal yang dapat menenteng penduduk dan Desanya meraih kesejahteraan, senantiasa melayani penduduk selama 24 jam, serta mengedepankan prakarsa masyarakat.

Nan, dalam kontek implementasi UU Desa. Pemimpin seumpama apa yang paling ideal untuk dipraktekkan dari 3 tipe kepemimpinan dibawah ini:

1. Kepemimpinan Regresif

Dalam pelaksanaan kewenangan setempat skala Desa tipe Kepemimpinan ini tidak menggemari adanya partisipasi penduduk baik dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Kemasyarakatan, maupun Pemberdayaan Desa.

Kepemimpinan ini condong menolak Musyawarah Desa, kepemimpinan ini juga tidak menghendaki adanya masukan, nasehat dari orang lain. Sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Usaha ekonomi Desa baik itu berupa Aset Desa maupun BUM Desa akan dikuasi sendiri oleh pemimpin dengan tipe ini, menjurus mempergunakan sumberdaya setempat untuk kepentingan pribadi.

Cenderung menolak pengembangan kapasitas teknokratik di Desa. Tidak menghendaki pendidikan politik, bagi pemimpin ini kian kritis serta berdaya akan mengancam kekuasaannya.

2. Kepemimpinan Konservatif-involutif

Kewenangan setempat skala Desa pada tipe kepemimpinan ini akan dijalankan secara normatif serta prosedural. Upaya pemberdayaan Desa cuma akan mempekerjakan keluarga, saudara atau warga penduduk yang sanggup dikendalikan olehnya. Tidak ada penemuan yang mau dijalankan dalam mempergunakan kewenangan yang dimiliki Desa.

Melaksanakan Musyawarah Desa sesuai tata tertib atau hukum yang ada, penerima akan dipilih apalagi dulu agar Musdes mudah untuk dikendalikannya. Pendapat atau masukan yang disampaikan oleh penduduk dalam lembaga Musyawarah Desa di setting atau dikontrol sedemikian rupa untuk laba dirinya.

Transparansi akan dijalankan terbatas, info cuma diberikan terhadap pengikut atau pendukungnya saja. Hasil musyawarah Desa maupun tindak lanjutnya cuma akan disampaikan terhadap pengikutnya saja.

Aset Desa akan dikuasai dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dirinya dan kelompoknya saja. BUM Desa cuma akan diisi oleh kelompoknya saja, arah kegiatan pengembangan ekonomi Desa condong meminta isyarat dari pemerintah kabupaten/kota.

Pendampingan Desa akan bikin penduduk Desa kritis mempunyai pengaruh dan berdaya, Khawatir jikalau itu terjadi maka Desa tidak lagi menemukan dana dari pemerintah. Kekhawatiran yang lebih ekstrem muncul, bila Desa mempunyai pengaruh akan membangkang kabupaten dan bahkan membahayakan NKRI.

3. Kepemimpinan Inovatif-progresif

Kepemimpinan ini lebih melibatkan partisipasi/prakarsa penduduk Desa. Dalam hal prinsip transparansi akan senantiasa meminta terhadap penduduk untuk mengawasi, akuntabilitas kinerja disampaikan terhadap publik dijalankan setiap saat. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi penduduk mulai dari merencanakan, melaksanakan serta memantau proyek pembangunan. Seluruh unsur penduduk diajak secara bahu-membahu mempertahankan kenyamanan dan ketertiban Desa.

Melibatkan setiap unsur masyarakat, tokoh agama, tokok masyarakat, perwakilan perempuan, hingga perwakilan penduduk miskin dalam Musyawarah Desa. Hal ini juga sejalan dengan spirit yang dibangun untuk pembaharuan Desa yang menaruh Musdes diatas segalanya. Setiap orang akan dijamin keleluasaan berpendapatnya dan mendapat perlakuan yang sama, serta akan melindungi dari intimidasi. 

Mengedepankan akuntabilitas kinerja, hasil Musyawarah Desa serta tindak lanjut keputusan musyawarah akan disampaikan terhadap penduduk dan dijalankan setiap saat.

Dengan melibatkan prakarsa penduduk Aset Desa direvitalisasi dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran masyarakatnya. Adanya penemuan gres untuk memperbesar aset Desa. BUM Desa diresmikan dengan prakarsa masyarakat, apa yang menjadi planning usaha, penentuan personil, hukum main akan dibahas bahu-membahu secara demokratis lewat Musyawarah Desa.

Kepemimpinan ini mendukung sarat kerja keras pengembangan kapasitas teknokratik, bertambah banyak penduduk yang paham akan membuat lebih mudah dirinya untuk berinovasi bikin kegiatan pembangunan Desa. Selain itu, kepemimpinan ini menyambut baik pendidikan politik untuk menimbulkan kader-kader Desa yang potensial, demokratis, visioner dan akan menolong dirinya dalam melaksanakan percepatan menuju kemakmuran Desa.

Dalam buku saku kepemimpinan Desa. Kepemimpinan yang sungguh sempurna untuk dipraktekkan dalam kerangka pembaruan Desa serta implementasi UU Desa yakni Kepemimpinan Inovatif-progresif. [Adm-02/dbs]