Pencantuman keterangan nama agama di e-KTP ternyata menerima kritikan.
Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo menyampaikan pencantuman "Agama" dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan dikaji ulang alasannya berpotensi diskriminasi.
"Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di ketika rapat dengan Komisi II dewan perwakilan rakyat kemarin (Selasa 11/12,red) menjanjikan pencantuman itu akan dikaji ulang alasannya Komisi II berpandangan hal tersebut berpotensi diskriminasi," kata Arif Wibowo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (12/12).
Peluang untuk mengkaji ulang pencantuman Agama di e-KTP, berdasarkan Arif Wibowo akan dilakukan dalam lembaga pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Makara pembahasannya nanti tidak hanya soal e-KTP berlaku seumur hidup, tapi hendaknya juga menggambarkan politik agama yang tidak diskriminatif.
Dikatakannya, pencantuman agama dalam e-KTP hanya memuat agama-agama yang diakui oleh negara. Sementara di Indonesia terdapat banyak budaya dengan keyakinan yang berbeda-beda. Pencantuman Agama yang terbatas pada agama lebih banyak didominasi belaka terkesan menyampaikan diskriminasi.
"Pencantuman Agama dalam e-KTP hanya menyediakan agama resmi. Sedangkan keyakinan di luar agama resmi tidak diakomodasi atau tidak ada tempatnya," ungkap Arif Wibowo.
Terakhir Arif Wibowo menyontohkan aspirasi masyarakat suku Baduy Dalam, Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. "Tokoh suku tersebut menuntut supaya pemerintah menyantumkan Sunda Wiwitan sebagai keyakinan mereka pada KTP. Selain itu, pertengahan tahun lalu, komunitas masyarakat tabiat se-Nusantara juga berharap keterangan agama dihapus dalam KTP," imbuhnya.
Seharusnya ditiadakan saja kolom agama. banyak suku di Indonesia masih menganut kepercayaan nenek moyangnya, misalnya Kejawen di Pulau Jawa.
sumber:
jpnn.com
Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo menyampaikan pencantuman "Agama" dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan dikaji ulang alasannya berpotensi diskriminasi.
"Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di ketika rapat dengan Komisi II dewan perwakilan rakyat kemarin (Selasa 11/12,red) menjanjikan pencantuman itu akan dikaji ulang alasannya Komisi II berpandangan hal tersebut berpotensi diskriminasi," kata Arif Wibowo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (12/12).
Peluang untuk mengkaji ulang pencantuman Agama di e-KTP, berdasarkan Arif Wibowo akan dilakukan dalam lembaga pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Makara pembahasannya nanti tidak hanya soal e-KTP berlaku seumur hidup, tapi hendaknya juga menggambarkan politik agama yang tidak diskriminatif.
Dikatakannya, pencantuman agama dalam e-KTP hanya memuat agama-agama yang diakui oleh negara. Sementara di Indonesia terdapat banyak budaya dengan keyakinan yang berbeda-beda. Pencantuman Agama yang terbatas pada agama lebih banyak didominasi belaka terkesan menyampaikan diskriminasi.
"Pencantuman Agama dalam e-KTP hanya menyediakan agama resmi. Sedangkan keyakinan di luar agama resmi tidak diakomodasi atau tidak ada tempatnya," ungkap Arif Wibowo.
Terakhir Arif Wibowo menyontohkan aspirasi masyarakat suku Baduy Dalam, Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. "Tokoh suku tersebut menuntut supaya pemerintah menyantumkan Sunda Wiwitan sebagai keyakinan mereka pada KTP. Selain itu, pertengahan tahun lalu, komunitas masyarakat tabiat se-Nusantara juga berharap keterangan agama dihapus dalam KTP," imbuhnya.
Seharusnya ditiadakan saja kolom agama. banyak suku di Indonesia masih menganut kepercayaan nenek moyangnya, misalnya Kejawen di Pulau Jawa.
sumber:
jpnn.com
0 Komentar untuk "Pencantuman Agama Di E-Ktp Menerima Kritikan"