Distribusi Pembagian Dana Desa Perlu Secara Adil

GampongRT - Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 ihwal desa, mulai tahun 2015 ini pemerintah telah menyalurkan dana desa ke semua desa di seluruh Indonesia, tetapi masih menghadapi duduk kasus formula pembagiannya yang kurang memperhatikan faktor keadilan dan pemerataan. Padahal tahun 2016 pemerintah akan mengembangkan jumlah dana desa menjadi Rp 47 triliun, naik dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam refleksi selesai tahun ‘Memantapkan konsolidasi nasional menyambut Masyarakat Ekonomi Asean-MEA’ di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (21/12/2015). Hadir dalam refleksi selesai tahun 2015 itu antara lain Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Ketua BK DPD RI AM Fatwa, Parlindungan Purba, Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto, dan lain-lain.

Karena itu untuk penyaluran dana desa tahun 2016, DPD RI memperoleh banyak masukan dari kawasan yang rata-rata mengharapkan formula yang lebih adil dan sesuai dengan memikirkan keadaan geografis setiap daerah. Menurut PP No. 22 tahun 2015 ihwal dana desa, sebanyak 90% dari total dana desa dibagi secara rata. Dan, cuma 10% yang dibagi menurut jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesusahan geografis kabupaten/kota. (Baca: Darimana Keuangan Desa Diperoleh)

Dengan menggunakan formula 90% dana desa dibagi rata, maka kesudahannya provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah lebih luas dan penduduk nyaris 50 juta memperoleh alokasi dana desa yang lebih kecil daripada provinsi Aceh Darussalam yang cuma berpenduduk 5,1 juta jiwa, juga Sumatera Barat dengan penduduk 5,6 juta jiwa memperoleh alokasi dana desa lebih keil daripada Provinsi Bengkulu, yang berpenduduk cuma 2 juta jiwa dan luas wilayah cuma separuhnya.

Sumber: Pikiran Rakyat